Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia

  • Latifa Suhada Nisa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Keywords: Kebijakan, Stunting, Penanggulangan

Abstract

Indonesia has a high prevalence of stunting case, that is around 36%. Various efforts have been made by the government to tackle stunting problems through various policies, regulations and numbers of interventions. This paper aims to describe the policies and regulations that addressed the stunting problem in Indonesia. Indonesia already has a number of policies and regulations for stunting prevention, which is manifested in the form of specific and sensitive interventions. Specific interventions are carried out in the health sector by focusing on the first 1000 Days of Life (HPK) program, while sensitive interventions are carried out through providing access to clean water and sanitation. In addition to health, socio-economic factors are also known to affect stunting, such as poverty, education level, and family income. Stunting prevention requires crosssector cooperation and is carried out thoroughly. Policies and regulations that exist at the central level must also be followed by follow-up at the village level and involve not only the health sector but also other related sectors. The community-based response system needs to be improved, because of the high awareness of the community about the importance of balanced nutrition, environmental sanitation and hygiene is a big capital to reduce stunting rates.

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting yang tinggi, yaitu sekitar 36%. Berbagai upaya telah dilakukan
pemerintah untuk menanggulangi masalah stunting me lalui berbagai kebijakan dan regulasi serta melalui  sejumlah intervensi. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan dan regulasi tentang penanggulangan stunting di Indonesia. Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi penanggulangan stunting yang diwujudkan dalam bentuk intervensi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif.
Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan dengan memfokuskan pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan ( sedangkan intervensi sen sitif di antaranya dilakukan melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Selain kesehatan, faktor sosial ekonomi juga diketahui berpengaruh terhadap stunting, seperti masalah kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga. Penanggulangan stu nting perlu
kerjasama lintas sektor dan dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan dan regulasi yang ada di tingkat pusat, harus juga diikuti dengan tindak lanjut di daerah hingga tingkat desa dan melibatkan tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor terk ait lainnya. Sistem penanggulangan berbasis masyarakat perlu ditingkatkan lagi, karena kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya gizi seimbang, sanitasi dan kebersihan lingkungan merupakan modal yang besar untuk menekan angka stunting.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aridiyah, Farah Okky, Ninna Rohmawati, dan Mury Ririanty. 2015. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan." eJurnal Pustaka Kesehatan, Vol. 3 (no.1).

Aryastami, Ni Ketut, dan Ingan Tarigan. 2017. "Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia." Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 45, No. 4 233 - 240.

Bappenas. 2013. Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK). Jakarta: Republik Indonesia.

Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015.

BPS. 2017. Potret Pendidikan Indonesia (Statistik Pendidikan 2017). Jakarta : Republik Indonesia.

Cahyono, Firmanu, Stefanus Pieter Manongga, dan Intje Picauly. 2016. "Faktor Penentu Stunting Anak Balita pada Berbagai Zona Ekosistem di Kabupaten Kupang. “J.Gizi Pangan 9-18.
Hastuti, W, Par'i, H.M, Utami. 2017. "Intervensi Gizi Spesifik dengan Pendampingan Gizi terhadap Status Gizi Balita di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ." Jurnal Riset Kesehatan Vol 9 No 1.

Katadata. 2018. Prevalensi Stunting Balita Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN. November 22. Accessed November 26, 2018. https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/ 22/prevalensi-stunting-balita-indonesiatertinggi-kedua-di-asean.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. “Upaya Percepatan Penurunan Stunting : Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Rencana Tindak Tahun 2019. Diakses tanggal 26 November 2018. http://www.depkes.go.id/ resources/download/info-terkini/materi_ rakorpop_2018/Evaluasi%202018%20dan%20 Rencana%20Tindak%20Lanjut%20Penurunan %20Stunting.pdf
Mitra. 2015. "Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan) ." Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 2, No. 6 254-261.

Ni'mah, Khoirun, dan Sri Rahayu Nadhiroh. 2015. "Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita." Media Gizi Indonesia Vol. 10 No. 1.

Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 100. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan presiden republik indonesia Nomor 42 tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Lembaran negara republik indonesia tahun 2013 nomor 100. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967. Jakarta.
Puspita. 2015. Korelasi Positif Pemicuan STBM dengan Penurunan Stunting. Agustus 28. Accessed Juli 31, 2018. http://gizi.depkes.go.id/ korelasi-positif-pemicuan-stbm-denganpenurunan-stunting.

Republik Indonesia. 2013. Pedoman Perencanaan Program: Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK). Jakarta.

RI, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. 2014. Situasi dan Analisis Asi Eksklusif. Jakarta, Agustus.

Rosha, Bunga Ch, Kencana Sari, Indri Yunita SP, Nurilah Amaliah, dan NH Utami. 2016. "Peran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Perbaikan Masalah Gizi Balita di Kota Bogor." Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 44, No. 2, Juni 2016 : 127 - 138 127-138.

Sari, Endah Mayang, Mohammad Juffrie, dan Mei Neni Sitaresmi. 2016. "Asupan Protein, Kalsium, dan Fosfor pada Anak Stunting dan Tidak Stunting Usia 24-59 Bulan." Jurnal Gizi Klinik Indonesia Vol. 12 No. 4 152-159.

Solihin, Dadang. 2007. Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. Bandung, April.

Sukmasari, Radian Nyi. 2016. Sanitasi Lingkungan yang Baik Bantu Kurangi Jumlah Stunting. Maret 23. Accessed Juli 31, 2018. https://health. detik.com/ibu-dan-anak/d-3171188/sanitasilingkungan-yang-baik-bantu-kurangi-jumlahstunting.

Sulastri, Delmi. 2012. "Faktor Determinan Kejadian Stunting Pada Anak Usia Sekolah Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang." Majalah Kedokteran Andalas No.1. Vol.36, Januari - Juni: 39 - 50.

TNP2K. 2017. 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (stunting). Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

TNP2K, Sekretariat Wakil Presiden RI/. 2018. Gerakan Nasional Pencegahan Stunting dan Kerjasama Kemitraan Multi Sektor. Agustus. Diakses 31 Agustus,2018. https://www. am2018bali.go.id/UserFiles/kemenkeu/News/ Paparan%20Stunting%20Kemenkeu%202018 web.pdf.
Published
2020-02-27
How to Cite
Latifa Suhada Nisa. 2020. “Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia”. Jurnal Kebijakan Pembangunan 13 (2), 173-79. http://jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/78.