Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif

  • Wimmy Haliim Brawijaya University
Keywords: Partisipasi, Kebijakan Pembangunan, Kepemimpinan Partisipatif

Abstract

People's needs are often considered trivial by bureaucrats who sit in the government of a country. They tend to carry out and make programs or policies with top-down development, but the compatibility between what is needed by the people and what is done by the government is often different. Therefore, a more bottom-up approach must be present in the policy making process that is within the body of government. One of the goals of writing this article is the desire to strengthen the role of the community in the policy-making process that is considered important. The writing of this article uses the use of normative writing models. So that it uses a conceptual approach to explain to readers the importance of the concept of participatory leadership in development policy. Participatory leadership is leadership that bases its policy makers on a mature process of deliberation (deliberation process) by involving the public, so that development policies that are born can answer the needs and improve the socio-economic capabilities of the public. The concept of participatory leadership can be applied to every public official in the central to regional government environment, the government's goal to carry out comprehensive bureaucratic reform can be achieved. Also, the community will be far more independent and strong. The independence and strength of the community, in addition to being used to participate in the planning process, are also very much needed as an external party in monitoring and evaluating development policies.

Keywords: Participation, Development Policy, Participatory Leadership

Abstrak

Kebutuhan rakyat seringkali dianggap hal yang sepele oleh birokrat yang duduk didalam pemerintahan sebuah negara. Mereka memiliki kecenderungan melakukan dan membuat program atau kebijakan dengan pembangunan yang bersifat top-down, namun kesesuaian antara apa yang dibutuhkan rakyat dengan yang dikerjakan oleh pemerintah sering kali berbeda. Maka dari itu, pendekatan yang lebih bottom-up harus hadir didalam proses pembuatan kebijakan yang ada didalam tubuh pemerintah. Salah satu tujuan penulisan artikel ini adalah keinginan untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses pembuat kebijakan yang dinilai penting. Penulisan artikel ini menggunakan penggunaan model penulisan normatif. Sehingga didalamnya menggunakan pendekatan konseptual untuk menjelaskan kepada pembaca pentingan konsep kepemimpinan partisipatif dalam kebijakan pembangunan. Kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang mendasarkan pembuat kebijakannya pada proses pertimbangan yang matang (proses deliberasi) dengan mengikutsertakan publik, sehingga kebijakan pembangunan yang lahir bisa menjawab kebutuhan dan meningkatkan kemampuan sosial-ekonomi publik. Konsep kepemimpinan partisipatif ini bisa diaplikasikan pada setiap pejabat publik yang ada dilingkungan pemerintahan pusat hingga daerah, tujuan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh bisa tercapai. Selain itu, masyarakat akan jauh lebih mandiri dan kuat. Kemandirian dan kekuatan masyarakat, selain bisa digunakan untuk ikutserta dalam proses perencanaan, juga sangat dibutuhkan sebagai pihak eksternal dalam pengawasan hingga evaluasi kebijakan pembangunan.

Kata Kunci: Partisipasi, Kebijakan Pembangunan, Kepemimpinan Partisipatif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 216-224.
Ashari, E. T. (2010). Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik. Jurnal Borneo Administrator, 6(2).
Dwiyanto, A. (2013). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.
Fernanda, D. (2006). Paradigma New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 2(3).
Haliim, W. (2017). Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(2), 201-226.
Kumorotomo, W. (2007). Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. In Paper in the seminar of Persadi, Hotel Ibis, Pekanbaru (Vol. 16).
Koentjaraningrat, K., Budhisantoso, B., Danandjaya, J., & Suparlan, P. (1984). Kamus Istilah Antropologi. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Politeknik Kridatama Bandung.
Parameswari, A. A. A., & Rahyuda, A. G. (2014). Pengaruh Pemberdayaan Karyawan Terhadap Persepsi Keadilan Organisasi Dan Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada Badan Lingkungan Hidup (Blh) Kabupaten Gianyar, Bali). E-Jurnal Manajemen, 3(12).
Prastiwi, J. H., & Haliim, W. (2018). Politisi Perempuan dan Korupsi: Mencari Solusi atas Dilema POlitik Kesetaraan Gender di Era Reformasi. Kafaah: Journal of Gender Studies, 8(1), 71-83.
Satriani, I., Muljono, P., & Lumintang, R. W. E. (2015). Komunikasi Partisipatif Pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus di RW 05 Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor). Jurnal Komunikasi Pembangunan, 9(2).
Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). Alfabeta.
Sutrisno, M. (1995). Pendidikan pemerdekaan. Obor.
Suryono, A. (2010). Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan. Universitas Brawijaya Press.
Rahim SA. (2004). Participatory Development Communication as a Dialogical Process dalam White, SA. 2004. Participatory Communication Working for Change and Development. New Delhi: Sage Publication India Pvt Ltd.
Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Kebijakan Publik, 2(2).
Published
2020-06-14
How to Cite
Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 15(1), 91-104. https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108