Urgensi Kebijakan Menetapkan Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan di Daerah

  • Teguh Narutomo Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Keywords: Kebijkan, Penelitian Dan Pengembangan, Pemerintahan Daerah

Abstract

Charges against research-based policy has become a claim that is prevalent in hampi rsemua parts of the world, not least in Indonesia. But skill practice that applies particularly in almost all governance in the region are responsible for the spending policies in the region apparently still can not realize its full potential. In fact many are born without a policy based on research and not least the policy could tridak operations and should be revised or even withdrawn. The urgency to implement policies based on research and development is becoming increasingly important because of better demand field, theory and rules have been urged to be realized. This condition makes the importance of an institution that performs research and development functions in the region. This study uses qualitative research with case study approach. The results of this study conclude that the research and development function can not be ruled out and should be applied in the implementation of local government by establishing research and development institutions in the region.

Abstrak

Tuntutan terhadap kebijakan berbasis riset sudah menjadi tuntutan yang lazim di hampir semua belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Tetapi praktik yang berlaku khususnya di hampir semua penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran kebijakan di daerah ternyata masih belum bisa merealisasikannya secara maksimal. Pada kenyataannya banyak kebijakan yang lahir tanpa didasari oleh riset dan tidak sedikit kebijakan tersebut tidak bisa operasional serta harus direvisi atau bahkan dicabut kembali. Untuk itu urgensi menerapkan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan menjadi semakin penting karena baik tuntutan lapangan, teori maupun aturan udah mendesak untuk direalisasikan. Kondisi ini membuat pentingnya sebuah lembaga yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan sudah tidak bisa dikesampingkan dan harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan membentuk lembaga penelitian dan pengembangan di daerah.

References

American Public Human Services Association. 2012. “National Staff Development and Training Association”. Washington DC,13.
Bessant, John., & Tidd, Joe. 2007. “Innovation and Entrepreneurship (1st Ed)”. Southern Gate, Chichester, West Sussex: John Willey & Sons Ltd, The Atrium.
Chase, Richard B.;Jacobs, F. Robert.;Aquilano, Nicholas J. 2006. “Operation Management for Competitive Advantage”. New York, McGraw-Hill, 377.
Chesbrough, H.W. 2003. “The era of open innovations”. MIT Sloan Management Review 44, 35–41.
Cornelis, Lay. 1997.“Birokrasi Indonesia”, Makalah, Orientasi Pendalaman Bidang Tugas DPRD,Badan Pendidikan dan Pelatihan, Departemen dalam Negeri.
Dana, LP., L Korot dan G Tovstiga. 2005, “A Cross National Comparison of Knowledge Management Practise”, International Journal of Manpower, 26 (1), 10.
Darroch, Jenny. 2005. “Knowledge Management, Innovation and Firm Performance”. Journal of Knowledge Management, 9 (3), 101.
Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2004. “Kajian Hubungan keuangan Pusat dan Daerah
Depdagri dan Lembaga Administrasi Negara 2007, Modul Good Governance Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia” Sustainable Capacity Building For Decentralization Project (SCBD).
Fagerberg, J, Martin S, and Bart V. 2009. “Innovation and Economic Development”. United Nations University Working Paper Series, No. 20090723.
Feisal, Tamin. 2004”. “Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur”. Belantika, Jakarta.
Firmansyah, 2010. “Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan”. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi”, Vol. 17 Nomor 1: 1-14.
Furubotn, E.G, Richter, R. 2000. “Institutions and Economics Theory, the Contribution of the New Institutional Economics”. Ann Arbor USA: The University of Michigan Press halaman 44-47
Gall, M.D., Gall, J.P., dan Borg, W.R. 2003. “Educational Research: An Introduction 7th ed”.Boston, MA: Allyn and Bacon.
George, Ritzer., dan Douglas J. Goodman. 2011. “Teori Sosiologi Modern. Hlm. 121”. Inggris: Dougther
George R, Terry. 2011. “Principle of Management”. Alexander Hamilton Institute, New York
Jaya, Wihana Kirana. 2006. “Peran Institusi Dalam Pertumbuhan Ekonomi”. Jurnal Pangsa Edisi 13/XII/2006.
Kaho, Josef Riwu. 1997. “Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”. Fak. Sospol – UGM, Yogyakarta.
Luecke, Richard; Ralph Katz. 2003. “Managing Creativity and Innovation”. Boston, MA: Harvard Business School Press. ISBN 1–59139–112–1.
Lynch, Richard. 2006. “Corporate Strategy, 4 th Edition”. UK: Prentice-Hall.
Marbun, BN. 2002. “Kamus Politik”. Sinar Harapan halaman 472.
Martin Albrow. 1996. “Birokrasi”. Tiara Wacana, Yogyakarta.
Mintzberg, Henry. 1979. “The Structuring of Organizations”. Prentice-Hall, New York.
Moleong, Lexy J. 2007. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
Mulatsih, S., Putera, P.B., dan S. Rahayu. 2009. “Destination Management Organization (DMO): Paradigma Baru Pengelolaan Pariwisata Daerah Berbasis Teknologi Informasi, (Makalah)”, disampaikan dalam Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009, Yogyakarta, 20 Juni 2009.
Mung'onye, Paul Barasa. 2008. “What Impels Service Innovation In The Tourism Industry in Europe's Northern Periphery? Supply Chain Management in Tourism Sector”. Master's Degree Thesis.
North, D.C. 1993. “The New Institutional Economics and Development”. Washington University, St. Louis.
Oetomo, H. 2011. “Innovation, Creativity, and Entrepreneurship”, Bahan kuliah.
Organization for Economic Cooperation and Development. 2004. “OECD Principles of Corporate Governance 2005”. The OECD Paris.
Osborne dan Gabler. 1992. “Reinventing Government”. New York: Addison-Wesley Publishing Company.
Pratikno. 1998. “Urgensi Reformasi Basis Kekuasaan Birokrasi di Indonesia”.Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 2 No 1, Februari.
PSEKP UGM. 2000. “Laporan Akhir Pengembangan Standar Analisa Belanja Pemerintah Daerah”, Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP UGM).
Putera, Prakoso Bhairawa, 2008. “Tren Perkembangan Publikasi Ilmiah Internasional Indonesia Periode 1998 – 2008 (Kajian Bibliometrik Berbasis Data Institute For Scientific Information”, |Prosiding Seminar Nasional Sains & Teknologi II. Universitas Lampung. ISBN: 979-979-1165-74-7.
Putera, Prakoso Bhairawa, dan Dini Otaviyanti. 2011. Comparison of Achievment of Integrated Network-Based Electronic Tourism in Support of Visit Indonesia Year. International Journal of Electrical & Computer Sciences (IJECS), Vol. 11 Issue 03, 2011. ISSN: 2077-1231.
Putera, Prakoso Bhairawa. 2014, “Penguatan (kebijakan) Kemandirian Pangan”. Media Indonesia, 14 Februari 2014.
Sher, P. J. & Lee, V. C. 2004. “Information technology as a facilitator for enhancing dynamic capabilities through knowledge mana-gement”. Inf. Manage., 41, 933- 945.
Sminia, Harry dan Nisterooij, Antonite Van. 2006. “Strategic Management and Organization Development: Planned Change in a Public Sector Organization”. Journal of Change Management. Vol. 6, No. 1, 99- 113, March 2006
Suara merdeka. 2008. “Jabatan Wakadinas Akan Dihapus: Birokrasi Pemprov Segera Dirombak”, Kamis, 31 Januari 2008.
Utomo, Tri Widodo W. 2004, “Restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat kinerja pelayanan publik”, Makalah, Disampaikan untuk bahan masukan Penelitian tentang “Evaluasi Sistem Kelembagaan Birokrasi Pemerintahan Daerah”, Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I, LAN, Bandung.
Whelan, Catherine; Ray McNamara. 2004. “The Impact Of Earnings Mangement Of The Value – Relevance Of Financial Statement Information”. http://ssrn.com. Diakses tanggal 3 April 2012.
Williamson, O.E. 2000. “The New Institutional Economics: Taking Stock Looking Ahead”. Journal of Economic Literature 38 (September) halaman 597.

BIODATA PENULIS
Drs. TEGUH NARUTOMO, MM, lahir di Pontianak, 17 Juli 1968, Jabatan sekarang sejak tahun 2010 adalah Peneliti Madya Bidang Kebijakan Publik yang merangkap sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Puslitbang Inovasi Daerah Badan Litbang Kemendagri. Terhitung mulai tahun 1997 sudah mengikuti penelitian kebijakan publik yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, seperti: Rencana Strategis Kabupaten Bekasi, Penataan Daerah Kabupaten Tangerang, Penataan Daerah Kabupaten Bandung, Tipologi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang, Penataan Daerah Provinsi Jawa Barat, Wacana Calon Kabupaten Malingping di Kabupaten Lebak, Pemekaran Wilayah Kabupaten Pandeglang, Wacana Pemekaran Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian Pemekaran Wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan lain-lain.
Published
2020-03-06
How to Cite
Teguh Narutomo. (2020). Urgensi Kebijakan Menetapkan Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan di Daerah. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 12(1), 49-75. Retrieved from http://jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/115