Pembinaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terdepan di Indonesia dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Nasional

Keywords: Development, Coastal Areas, Front Islands, National Sovereignty

Abstract

The coastal areas and the front islands have strategic roles for Indonesia as an archipelagic state. This circumstance is a result of the natural resources contained by the two maritime entities. However, those strategic roles could not be empowered optimally yet, both in terms of socio-economic and security-defense aspects. Whereas, the optimal empowered areas have significance to strengthen the national sovereignty. This research aims to analyze the problems and present the solutions in developing the coastal areas and the front islands to enforce national sovereignty. This research uses a literature review approach. Desk research and annotated bibliography are used as the data collection and analysis methods. The result of this research is that it is important to conduct effective regional development mechanisms based on regional security and management approaches. Effective regional security could be done by involving the community in the state defense system through a reserve component scheme, while effective regional management could be done by enhancing the roles of the three main stakeholders, who are the government, society, and other interest groups (private sector, NGOs, local governments). The conclusion of this research is in terms of enforcing the national sovereignty, the development of the coastal areas and the front islands has to be done comprehensively by combining security and prosperity approaches, which are implemented through effective regional security and management mechanisms.

Abstrak

Wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan memiliki nilai strategis bagi Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Hal ini tidak terlepas dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh kedua entitas maritim tersebut. Namun demikian, nilai strategis tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan belum diberdayakan, baik dalam konteks sosial-perekonomian maupun pertahanan-keamanan. Padahal, secara umum wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan yang diberdayakan secara optimal akan memiliki signifikansi penting dalam menopang kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan merumuskan solusi terkait pola pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan dalam mendukung tegaknya kedaulatan nasional melalui pendekatan tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui metode desk research. Analisis data dilakukan dengan metode annotated bibliography. Hasil dari penelitian ini adalah dibutuhkannya mekanisme pembinaan wilayah secara efektif berbasis pengamanan dan pengelolaan. Pengamanan wilayah dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat di wilayah pesisir dan dan pulau-pulau terdepan dalam sistem pertahanan negara melalui skema komponen cadangan, sedangkan pengelolaan wilayah dilakukan dengan lebih mengoptimalkan peran dan kontribusi dari tiga pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah, masyarakat, serta kelompok kepentingan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan nasional, pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif dengan berbasis pada pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Pendekatan keamanan dapat dimanifestasikan melalui mekanisme pengamanan wilayah secara efektif, sedangkan pendekatan kesejahteraan dapat diwujudkan melalui mekanisme pengelolaan wilayah secara efektif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustin Rina Herawati, dkk. 2019. "Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Garda Terdepan Wilayah NKRI." Journal of Public Policy and Applied Administration.

Anggraini WS, Brigitta. 2014. "Upaya Pemerintah Indonesia Mempertahankan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar di Indonesia Pasca Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan." e-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 26.

Antariksa, A. Yani. 2014. "Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Konteks Pergeseran Geopolitik Kawasan Pada Masa Depan." Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Volume 4(2): 1-24.

Anugerah, Boy. 2021. "Mengantisipasi Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan Negara." Diakses tanggal 13 September 2021. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24701.08167

Anugerah, Boy. 2021. "Strategi Penguatan Keamanan Maritim Nasional Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI." Diakses tanggal 13 September 2021. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23263.38568

Aryani, Christina. 2021. "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3(2): 155-173.

Haras, Yusrah Muhammad. 2017. "Peran TNI AL Dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan." Jurnal Program Studi Manajemen Pertahanan: 1-14.

Juwana, Hikmahanto. 2013. "Putusan Mahkamah Internasional Atas Pulau Sipadan dan Ligitan." Jurnal Hukum Internasional Vol 1(1) Okotber 2013: 169-182.

Kahn, Katz and. 1978. The Social Psychology of Organization. New York: John Wiley.

Kumalasari, Francisca Ayu. 2006. “Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Tegakknya Keutuhan Wilayah NKRI”. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Mabes TNI AL. 2018. Keputusan Kasal Nomor Kep 1111/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe. Jakarta: Mabes TNI AL.

Munsharif A. Chalim, Faisal Farhan. 2015. "Peranan dan Kedudukan TNI di dalam RUU Kamnas Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia." Jurnal Pembaharuan Hukum: 102-110.

Panggabean, Kezia Biru Dini. 2020. "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional." Diakses tanggal 9 September 2021. http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28385/160200454.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pushidrosal TNI AL. 2018. Laporan Perkembangan Batas Maritim RI dengan Negara Tetangga Periode Tahun 2018. Jakarta: Pushidrosal.

Sabarisman, Muslim. 2017. "Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir." Jurnal Sosio Informa Vol.3, No. 03: 216-235.

Samego, Indria. 2015. "Kontekstualisasi Sishanneg: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Perspektif Perubahan." Jurnal Pertahanan Volume 5(1): 1-13.

Sedarmayanti. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.

Sondakh, Bernard Kent. 2003. "Peran TNI AL Dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI." Jurnal Hukum dan Pembangunan: 76-88.

Published
2021-12-01
How to Cite
Boy Anugerah. (2021). Pembinaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terdepan di Indonesia dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Nasional. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 16(2), 253-266. https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.211