Implementasi Kebijakan Tentang Percepatan Akta Kelahiran Anak
Abstract
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang peningkatan percepatan akta kelahiran merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran terlambat. Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai salah satu Kabupaten terendah cakupan akta kelahiran anak, turut mengimplementasikan kebijakan ini. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang belum tercapai, yaitu terbatasnya jumlah aparatur, fasilitas kerja dan anggaran, sikap pelaksana yang belum siap, hubungan antar organisasi yang belum efektif serta lingkungan sosial dan ekonomi yang kurang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan tentang percepatan akta kelahiran anak, faktor – faktor penghambat implementasi kebijakan serta upaya untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskrisptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa sumber daya, sikap pelaksana, hubungan antar organisasi dan lingkungan sosial dan ekonomi menjadi faktor yang menghambat keefektifan implementasi kebijakan tentang percepatan akta kelahiran anak.
Downloads
References
Abdullah Faqih Ashiddiqy. 2021. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. Jurnal of Laws, Society and Islamic Civilizatation, 9 (2).
Agustino, Leo. 2019. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Akib, H. 2020. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1 (1), 1-11.
Amalia, F. R. 2020. Efektivitas Inovasi “One Day Service” dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Jurnal Administrasi Publik, 5 (2), 121-141.
Andre Prasetyo Widodo. 2020. Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. SOCIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 17 (2).
Avitri, A. N., Afandi, A. H., and Rinayuhani, T. R. 2021. Implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Godang Kabupaten Mojokerto. Jurnal Pawitra Komunikasi, 2 (1), 1-16.
Bustomi, T. 2021. Implementasi Kebijakan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Journal of Public Administration and Government, 3 (1).
Cudai Nur and Muhammad Guntur. 2019. Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
Dede Riansyah. 2022. Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Di UPTD Kependudukan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi, 16 (2). https://doi.org/10.32534/jsfk.v16i2.3250.
Dewi Bayu Astuty Soediro, Joni Dawud and Nita Nurliawati. 2021. Optimalisasi Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8 (1), 2614-2945.
Dunn, W. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Felisa Rizky Amalia. 2020. Efektivitas Inovasi “One Day Service” dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2), 121-144.
Gevara, Gilang. 2021. Efektivitas Program 3 in 1 (Three in One) dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Diunduh 01 Mei 2022 dari situs Web : http://eprints.ipdn.ac.id.
Gulo, W. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo.
Hamdan, Roni Eka P., and Koeswara H. 2022. Implementasi Kebijakan Pengembangan Geopark Merangin (Studi Implementasi Peraturan Daerah Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi). Jurnal Kebijakan Pembangunan, 17.
Herawan, Hery., Dewini, Candra., and Meisa Dai, Ratna. 2021. Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan KTP-el di Kabupaten Bandung. Jurnal Responsive, 4 (1), 23-28.
Indonesiani, Violeta. 2018. Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara Online menuju E-Government. Diunduh 02 Mei 2022 dari situs Web: http://repository.ub.ac.id.
Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Listiyono, Humaizi and Heri Kusmanto. 2021. Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun. Jurnal Perspektif, 10 (2), 352-370.
Maria Rivera Parasian Panjaitan, Budi Hartono and Adam. 2023. Implementasi Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.3-UM.01.01-1192 Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5 (3), 2224-2238, DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1582.
Naomi Margretha Simanjuntak and Siti Hazzah Nur R. 2023. Implementasi Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. Jurnal Professional, 9 (1), 37-44.
Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN.
Nugrahani, F. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Jurnal Cakra Books, 121-123.
Nurfurqon, A. 2020. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 23 (1), 13-23.
Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., and Suharyanto, A. 2019. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Perspektif, 8 (2), 77-83.
Ratna Puspita Sari. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Perspektif, 10 (1), 230-238; DOI:10.31289/perspektif.v10i1.4355.
Restu Widyo Sasongko. 2023. Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. Jurnal Registratie, 5 (1), 69-86 DOI: https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148 P-ISSN: 2715-5218.
Rosita Sofia D., Afifuddin and Suyeno. 2020. Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran berbasis Online (Studi Kasus Inovasi Capil Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). Jurnal Respon Publik, 14 (5), 43-47. ISSN:2302-8432.
Santosa, E. B. 2021. Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10 (1), 80-100.
Sawitri, S. Purnaweni, P. and Kismartini. 2020. Analisis Kebijakan Publik. Tangerang Selatan: Penerbitan Universitas Terbuka.
Siswosoediro, H. S. 2008. Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri). Jakarta: Visimedia.
Siti Ropingah A., Cipta Pramana and Gunarmi. 2022. Implementasi Program Ponek di RSUD Sleman melalui Pendekatan Model Van Meter Van Horn. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 9 (1), 9-18. https://jurnal.ugm.ac.id/jkr, DOI: 10.22146/jkr.74679.
Soediro, Dawud, J and Nurliawati, N. 2021. Optimalisasi Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8 (1), 2614-2945.
Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sunarto, B. 2020. Pendekatan dalam Penelitian. Diunduh 01 Mei 2022, dari situs Web: https://sipadu.isi-ska.ac.id.
Suyatna, Uyat. 2009. Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Bandung: Kencana Utama.
Syahruddin. 2019. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus. Jakarta: Nusamedia.
Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
Tangkilisan, H. N. S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi. Pemikiran. Yogyakarta: Y.A.P.
Thoha, Miftah. 2003. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Penerbitan Jakarta Rajawali Pers.
Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahyu Kurniawan. 2020. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 1 (4), 67-78.
Wennyta Eka F and Lukman A. 2021. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. Journal Publicuho, 4 (2), 2621-1351. DOI: 10.35817/jpu.v4i2.18573.
Widodo, Joko. 2007. Analisa Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Publishing.
Yosep Gede Sutmasa. 2021. Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4 (1), 25-36.
Copyright (c) 2024 Erlinda Taralandu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
This work is licensed under a 