Implementasi Penataan Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasaman dan Kendal

  • Arif Sulasdiono Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
  • Ray Septianis Kartika2 Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Keywords: implementasi, penataan, desa

Abstract

Implementation of village governance faces a number of constraints such as poor institutional effectiveness and village management as well as the community service. Therefore, this study raises the urgency of village management, which includes the village proliferation and the change of village status. The goal is to achieve an alteration from social, economic, political and cultural aspects. This paper discusses the process, implementation and application of how villages are formed and post-settlement impacts of villages in Pasaman, Kutai Kertanegara and Kendal districts. This paper uses a descriptive method with qualitative approach to analyze the process of implementation and stipulation on the management of villages which still refers to P Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 28 Year 2006, on the Formation, Elimination, Merging of Villages, and Changes in Village Status to Urban Villages. The result shows the impact of village management on the solidity of village governance was better than the situation before the new village was formed. There was an increase in service to the community, the cooperation with other villages / special parties in Kutai Kertanegara regency and the establishment of social institution. Thus, the existing village management on the three locus is a form of full authority delegation of the village to determine its governance in accordance with the mandate of Law NO. 6 of 2014 for the Village.

Abstrak

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menghadapi sejumlah kendala diantaranya masih rendahnya
efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat. Oleh karenanya,
kajian ini mengangkat mengenai urgensi adanya penataan desa, yang mencakup pemekaran desa dan
perubahan status desa. Tujuannya adalah sebagai salah satu upaya mencapai perubahan baik dari aspek
sosial, ekonomi, politik dan budaya. Tulisan ini mengkaji dari proses, pelaksanaan dan penerapan bagaimana
desa terbentuk serta dampak pasca penataan desa yang ada di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kutai
Kertanegara dan Kabupaten Kendal. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif
teranalisa proses pelaksanaan dan penetapan dalam penataan desa di lokasi kajian masih mengacu pada
Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan
Status Desa Menjadi Kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pasca penataan desa yaitu
soliditas pemerintahan desanya dinilai lebih baik dibandingkan sebelum terbentuknya desa baru, terjadi
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, adanya kerjasama dengan desa/pihak lain khusus di Kabupaten
Kutai Kertanegara dan terbentuknya lembaga kemasyarakatan, dengan demikian penataan desa yang ada di
ketiga lokus adalah bentuk pelimpahan kewenangan penuh kepada desa untuk menentukan tata kelola
pemerintahannya sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adwil, P D. 2015. Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
Bayu, D J. 2016. Mendagri Minta Daerah Tak Lakukan Pemekaran Untuk Dapat Tambahan Dana
Desa. Accessed September 2, 2017. http://nasional.kompas.com/read/2016/10/19/22013111/mendagri.minta.daerah.tak.lakukan.pemekaran.untuk.dapat.tambahan.dana.desa.
Bayu, Dimas Jarot. 2016. "Mendagri Minta Daerah Tak Lakukan Pemekaran Untuk Dapat Tambahan Dana Desa." http://nasional.kompas.com/read/2016/10/19/22013111/mendagri.minta.daerah.tak.lakukan.pemekaran.untuk.dapat.tambahan.dana.desa. Accessed September 2, 2017.
Debora Ireine Ticoalu, Johannis E Kaawoan, Marlien Tineke Lapian. 2011. "Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding)." Accessed Juni 25, 2017. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15466.
Effendy, A R. 2008. "PPemekaran Wilayah Kabupaten/Kota." Scribd. Accessed September 2, 2017. https://www.scribd.com/document/69283265/LILIK-Final-Paperon-Pemekaran-Wilayah-Arif-Roesman.
Fudail, A S, interview by BPP. 2015. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Serta Kegiatan Tahun Anggaran
Fudail, A. S, interview by Tim Kajian BPP. 2015. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Serta Kegiatan Tahun Anggaran 2015 (Juli 30).
Harahap, SA. 2014. "Dampak Pemekaran Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur." Perspektif 291.
Hariyanti, U Nurmayani, and Hamidah. 2017. "Pemekaran Desa Way (Studi Haruan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)." Jurnal FH. Juni. https://nila.ac.id/index.php/han/article/viewfile/126/123.Kurniasih. 2011. "Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Bandung." Governance Vol.1 No. 2 22-49.
Kushandajani. 2015. "Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang." Politika Vol.6 No.2.Accessed Juni 4, 2017. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewfile/10711/8499.
Mamahit, Elvike Dian. 2016. "Kebijakan Pemekaran Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Studi di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud."
Jurnal Eksekutif, Voil.1 No.7. Accessed September 5, 2017. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/7582,.
Mudana, M, T Nempung, and H Milia. 2016. "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan
Infrastruktur di Desa Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan." Jurnal Ekonomi 23-32.
Nurhidiyah. 2003. Keperawatan dan Perubahan. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
Poerwadarminta. 2014. "Dampak Pemekaran WilayahTerhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga." Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/view/5176Vol1.No.4. Pos, R K. 2016. "Usulan Pemekaran Desa dan Kecamatan Terkendala UU Baru." Kolakopos
Fajar. Desember 2. Accessed September 15, 2017. http://kolakapos.fajar.co.id/2016/12/02/usulan-pemekaran-desa-dan-kecamatanterkendala-uu-baru/
Puslitbang Adwil, Pemdes dan Kependudukan. 2015. Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
R.E, Nurhidiyah. 2003. Keperawatan dan Perubahan. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
Silondae, Irwan Hasanuddin. 2014. "Pemekaran Desa Apa yang Diharap Apa yang Didapat."
November 1. Accessed Juli 3, 2017.http://www.kompasiana.com/baher/pemekaran-desa-apa-yang-diharap-apa-yang-didapat_5818281f917e61fa28e9be6a.
Sunyati. 2017. "Pemekaran desa harus sesuai UU desa bukan mengejar dana desa." Januari 13. http://kedesa.id/id_ID/pemekaran-desa-harussesuai-uu-desa-bukan-mengejar-dana-desa/
Syamsidar, A. 2015. Pembentukan Desa Sebelum 2014. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
Ticoalu, D I, J E Kaawoan, and M T Lapian. 2011. "Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding." E Journal Unsrat. Accessed Juni 25, 2017. http://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/jurnaleksekutif/article/view/15466
Published
2020-02-27
How to Cite
Arif Sulasdiono, and Ray Septianis Kartika2. 2020. “Implementasi Penataan Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasaman Dan Kendal”. Jurnal Kebijakan Pembangunan 12 (2), 189-200. https://jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/94.