Pelaksanaan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dinas Pendidikan di Kalimantan Selatan

  • Latifa Suhada Nisa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Keywords: Transparansi, Good Governance, Dinas Pendidikan

Abstract

The implementation of transparency is a one way of good governance action to increase publics services. The aims of' this study were to identified and analized the implementation, problems and strategies on transparency implementation in the regional education offices. This study was conducted in March – November 2016 in the 13 regencies/city. The data were collected by literature study, kuesioner, deep interview and obeservation. Scooring, base statistics and descriptive qualitative method were used to analized. The results showed that 10 of 14  overnment education department have the value below  66.67% that means the transparency has not implemented well. The problems in transparency implementation were the lacking of regulation, information canter, low human resources, and budgeting. The strategies to overcome that problems were by behavioral; institutional; and social politics-laws approaching. The good team work, good will/political will from leader, regulation about standart education services need to be build, in other hand society’s coopertive behavior in implementation of public services etics also needed.

Abstrak

Pelaksanaan transparansi merupakan salah satu wujud pelaksanaan good governance sebagai upaya peningkatan pelayanan pada sektor public. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan, kendala, dan strategi dalam mengatasi kendala pelaksanaan transparansi pada dinas pendidikan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – November 2016, pada dinas pendidikan di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi literatur, kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi. Analisi data dilakukan melalui teknik skoring dengan analisis statistic sederhana dan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 10 dinas pendidikan memiliki nilai di bawah 66,67% atau tidak melaksanakan prinsip transparansi. Kendala pelaksanaan prinsip transparansi, yaitu tidak adanya regulasi terkait pelaksanaan prinsip transparansi, tidak tersedianya bidang khusus yang menangani pemberian informasi, minimnya sumber daya manusia, dan pendanaan/penganggaran .Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu melalui pendekatan behavioral; institusional; dan sistem social politik  dan hukum. Penyelesaian kendala pelaksanaan prinsip good governance perlu dilakukan melalui pembetukan tim kelompok kerja, perlu adanya good will/political will dari setiap pimpinan dan kepala daerah, perlu menyusunan Peraturan Gubernur/ Peraturan Walikota/ Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan, dan perlu sikap kooperatif  dari masyarakat dalam pelaksanakan etika pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

References

Anggraini, Ristya Dwi. 2013.''Transparansi,Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS Di SDN Pacarkelins VIII Surabaya" 1 : 20l-8.

Batubara, Alwi Hasym. 2006. "Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah." Jumal Analisis Administrasi Dan Kebijakan Vol.3 No.1. Januari - April. l-2i. doi:10.1093 oxfordhb/9780199560530.013.0010.

Djati. S. Pantja. dan Didit Darmawan.2015. "Pengaruh Kineria Karyawan Terhadap Kepuasan, epercayaan, Dan Kesetiaan." Jurnal Manajemenen Dan Kewirausahaan 7 No.l : 48-59.

Hasan, Syamsudin. 2016."Bappeda Kalsel Targetkan TPM Sepuluh Besar - ANTARA News Kalimant-
an Selatan - ANTARA News Kalimantan Selatan - Berita Terkini Kalimantan Selatan."

Hidayat, Samsul, dan M Ed. n.d. "Percepatan Perwujudan Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi." 1 - 16.

Khomisyah. 2015. "Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi." http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-42 1.

Kotler. 1995."Manajemen Pemasaran".Alih Bahasa: AA Hermawan.Jakarta:Salemba Empat.

Kurniawan, A. 2005. "Transformasi Pelayanan Publik".Yogyakarta:Pembaharuan.

Lukow, Seftian. 2013. "Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota
Manado." Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi 1 (5): 130-42. http://repo.unsrat.ac.id/358/1/EKSISTENSI_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_DAERAH_DI_KOTA_MANADO.pdf.

Rosyada, Ayu Amrina. 2016. "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda." eJournal Ilmu Pemerintahan.
Ejournal.ip.fisip-Unmul.ac.id4(1): 102-14.

Saparniene, Diana, and Ingrida Valukonyte. 2012. "Implementation of Good Governance Principles in Local Self-Government: The Case of SiauliaiCity"3(3):98-l12.

Solihin, Dadang. Indikator Governance dan Pene- rapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia.Bandung,April2007.

Wardah. Fathiyah. 2015. "UNDP: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Alami Kemajuau."VOA Indonesia.

Weiss, Friedl, dan Silke Steiner.2006."'Transparency as an Element of Good Governance in the Practice of the EU and the WTO: Overview and Comparison Transparency as an Element of Good Governance in the Practice of the EU and the WTO: Overview and Comparison." Fordham International Law Journal 30(5).
Published
2020-03-06
How to Cite
Latifa Suhada Nisa. (2020). Pelaksanaan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dinas Pendidikan di Kalimantan Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 12(1), 1-7. Retrieved from http://jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/118